LENSADIALEKTIKA – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kabupaten Lebak, Rully keluhkan terkait informasi yang dikeluarkan Perusahan soal penerimaan tenaga kerja.
Sekertaris Disnaker Kabupaten Lebak Rully mengatakan, seharusnya seluruh perusahaan yang terdata dibawah Disnaker Kabupaten Lebak, harus berkoordinasi dengan pihak dinas soal perekrutaan atau informasi lowongan kerja.
Sehingga tidak menimbulkan adanya gejolak atau indikasi yang miring soal adanya pungutan liar (Pungli) dalam penerimaan tenaga kerja baru.
Pasalnya, ada informasi yang beredar di masyarakat bahwa adanya pungutan liar (Pungli) kepada tenaga kerja baru yang ingin bekerja.
” Seharusnya, semua perusahan berikan informasi lowongan kerja ke kami untuk kita informasikan kepada masyarakat,” ungkapnya, Rully mengatakan pada wartawan selasa 5 November 2024.
Dikatakannya, untuk perusahan yang terdata di Disnaker Kabupaten Lebak sebanyak, 186 perusahaan.
Rully menyayangkan dari sikap perusahan yang mengeluarkan informasi terkait penerimaan tenaga kerja barut tidak sama sekali berkoordinasi dengan Disnaker.
“Ah..kita tidak diinformasikan soal lowongan kerja, tiba-tiba sudah ada rekrut, giliran ada masalah baru ke kita,” ungkapnya.
Merujuk pada Undang-undang, setiap lowongan kerja yang dikeluarkan oleh Perusahan wajib hukumnya untuk menyampaikan kepada Disnaker.
” Malahan selama ini tidak ada informasi sama sekali, kebanyakan mereka langsung informasi ke Desa,” ujarnya. Kata Rully, Dinas hanya ada laporan terkait masalah seperti penerimaan lowongan kerja memakai uang (sogokan) “Kalau penerimaan lowongan kerja pakai uang (pungli) itu laporannya ke pihak polisi bukan ke dinas. Kecuali PHK baru ngadunya ke dinas, kalau penerimaan lowongan kerja pakai uang itu bukan ke dinas,” tegasnya.
Sementara Emi, calon pencari kerja asal Rangkasbitung, mengatakan bahwa informasi terkait lowongan kerja dari perusahan seharusnya melalui Disnaker, sehingga informasinya satu pintu. “Agar para pencari kerja itu supaya bisa lebih mudah mencarinya,” pungkasnya. (Budi)