LENSADIALEKTIKA LEBAK – Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Lebak, Medi Juanda, mendesak pemerintah pusat mengevaluasi sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) setelah menemukan warga kurang mampu yang tercatat dalam desil 9.
Temuan itu disampaikan Medi saat melakukan kunjungan langsung ke Kampung Lembur Sawah, Desa Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (3/9/2026).
Medi menyoroti kondisi keluarga Ibnu Padilah (45), warga setempat yang menurutnya hidup dalam keterbatasan. Rumah keluarga tersebut disebut berdinding tanah, dengan lantai seadanya dan masih menggunakan tungku berbahan bakar kayu.
Namun, berdasarkan data yang diterimanya, keluarga tersebut tercatat dalam desil 9 sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial.
“Desil 9? Keadaan seperti ini rumahnya, tanahnya seperti ini, masaknya pakai kayu. Apakah pemerintah sudah bekerja dengan adil jika keadaan seperti ini dapat desil sembilan?” ujar Medi.
Menurut Medi, persoalan serupa juga ditemukan pada sejumlah warga kurang mampu lainnya. Ia mengaku sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPS Kabupaten Lebak, tetapi masih menemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia meminta Presiden, Menteri Sosial, dan BPS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan berbasis desil.
Medi juga mendorong pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada aparatur daerah, mulai dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat hingga Dinas Sosial, untuk ikut memvalidasi data warga.
“Data harus sesuai fakta. Jangan sampai rakyat yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan karena persoalan data,” tegasnya.
Selain evaluasi data bansos, Medi meminta pemerintah memperkuat upaya pemberantasan judi online yang dinilainya turut berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Medi menyatakan telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden, Menteri Sosial, Kepala BPS, serta sejumlah anggota DPR RI terkait persoalan tersebut.
Ia memastikan akan terus mengawal perbaikan data warga kurang mampu di Kabupaten Lebak bersama pemerintah desa, kelurahan dan dinas terkait. (Budi Purnama).
