LENSADIALEKTIKA LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus mendorong percepatan digitalisasi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal.
Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih mencapai sekitar 81,2 persen.
Komitmen itu disampaikan Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Grand Kesya, Rangkasbitung, Jumat (31/7/2026).
Menurut Hasbi, transformasi digital harus menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
“Era digital bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban. Cara berpikir kita juga harus berubah menjadi digital,” tegas Hasbi.
Ia menilai digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi mampu meningkatkan transparansi karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah. Sistem tersebut juga dinilai dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelayanan publik.
Hasbi mengakui kondisi fiskal Kabupaten Lebak masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah harus terus berinovasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Melalui forum TP2DD yang dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan kepala perangkat daerah, Pemkab Lebak menargetkan percepatan digitalisasi mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan PAD, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Budi Purnama).
