LENSADIALEKTIKA.ID. Lebak – Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) Muhamad Suparjo, mendorong KPK dan PPATK agar segera memanggil dan memeriksa Bupati Pandeglang Irna Narulita terkait harta kekayaan yang dinilai tidak wajar.
Perlu diketahui, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Irna Narulita tercatat memiliki harta senilai Rp62.562.624.825 (Rp62,5 miliar).
“Kami selaku Organ Civil Society mendorong KPK agar segera memanggil dan memeriksa Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk dimintai keterangan/klarifikasi terkait harta kekayaannya yang diduga tidak wajar”, ungkap Ketua FGMI Suparjo dalam statemantnya kepada awak media, Selasa, (09/05/2023).
Bupati Pandeglang Irna Narulita diketahui memiliki harta puluhan miliar. Menyelisik dari laman LHKPN yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id. Bupati Irna tercatat memiliki harta sebesar Rp62.562.624.825. Harta itu dilaporkan pada Februari 2023 untuk periode tahun 2022 yang terdiri dari 112 bidang tanah yang tersebar di Pandeglang, Serang, Sleman, dan Jakarta Barat dengan nilai Rp60.600.521.970.
Selanjutnya, terpantau Bupati Pandeglang melaporkan kepemilikan satu unit kendaraan motor Honda tahun 2008 seharga Rp2,7 juta. Namun dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp562.350.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp1.397.052.855.
Dengan demikian, Bupati Pandeglang dua periode ini punya total harta kekayaan mencapai Rp62.562.624.825. Jumlah harta kekayaan Irna terpantau meningkat drastis berdasarkan data LHKPN ke KPK pada 28 Januari 2021.
Ketika itu Harta Irna sebesar Rp48.679.633.997. Dengan begitu, tercatat ada peningkatan harta Bupati Irna sebesar Rp13.882.990.828 hanya dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Bupati Pandeglang Irna Narulita atau keluarga Dimyati Natakusumah, ironisnya terkesan sering memamerkan gaya hidup mewah di sosial media. Seperti sorotan publik terhadap anaknya, Rizka Amalia Ramadhani Natakusumah yang viral di media sosial. Rizka dinilai memamerkan kemewahan dengan mengunggah foto dengan tas mewah merek YSL. Tak hanya itu Rizka pun sering memamerkan aktifitas liburannya saat berada di luar negeri juga menuai kritik, hal tersebut jauh sangat terbalik dibandingkan dengan kondisi masyarakat Pandeglang yang masih jauh dari kata sejahtera.
“Kemewahan hidup dari keluarga Bupati Pandeglang itu jadi sorotan, maka kami minta KPK bersama PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan), harus segera memanggil Irna selaku Bupati Pandeglang untuk diperiksa, apalagi terkait kenaikan harta yang sangat drastis dalam kurun waktu 2 tahun. Hal ini justru menjadi pertanyaan besar bagi kami dan masyarakat khususya masyarakat Pandeglang. Apakah seluruh harta kekayaan Bupati Pandeglang sudah dilaporkan di LHKPN”, ujarnya.
Suparjo juga menambahkan, bahwasanya Bupati Irna yang memiliki harta puluhan miliar, tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur di Daerah Pandeglang yang dinilai belum memadai. Seperti jalanan di Kabupaten Pandeglang masih banyak yang rusak, Sarana Pendidikan yang belum mumpuni serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan RSUD yang belum memadai.
“Ini (harta kekayaan Bupati) tidak balance dengan keadaan di Daerahnya, bisa dilihat jalanan di Pandeglang masih banyak yang rusak, dekat perkotaan saja masih banyak yang rusak. Contoh di Kadubale Banjar itu dekat kota padahal tapi masih rusak bagaimana di perkampungannya”, tambahnya.
Lebih lanjut Suparjo megatakan, kualitas dan sarana pendidikan di Pandeglang belum merata, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas yang layak. Tambah lagi fasilitas kesehatan yang belum mumpuni padahal anggaran untuk kesehatan di Pandeglang cukup fantastis.
“Jadi jangan terkesan hanya memperkaya diri tapi kesejahteraan masyarakat tidak diperhatikan. Karena sampai saat ini Kabupaten Pandeglang masih menjadi daerah yang tertinggal”, pungkasnya.
Selanjutnya, dirinya menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan Bupati Pandeglang Irna Narulita tidak Pro terhadap masyarakat Pandeglang. Salah satu kebijakan Bupati Irna yang kontroversi adalah berkaitan dengan pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp35 miliar.
“Ini jelas kebijakan yang tidak begitu urgent, seharusnya dahulukan dulu untuk fasilitas umum seperti jalan, sarana pendidikan dan kesehatan bukan malah pengadaan motor listrik”, tegasnya.
Dirinya, akan melakukan langkah-langkah agar Bupati Pandeglang Irna segera dipanggil dan diperiksa KPK.
“Pastinya kami tidak akan diam. Seperti kemarin para mahasiswa mengadakan Aksi Demonstrasi di kantor Bupati Pandeglang. Kami sangat apresiasi karena mereka adalah bagian dari Agent Of Change. Kami pun akan melakukan langkah-langkah di Pusat. Jika perlu kami akan adakan aksi demonstrasi di KPK untuk mendukung dan mendorong KPK agar Bupati Pandeglang segera dipanggil dan diperiksa”, tutupnya.
(Yod/Aji).