LENSADIALEKTIKA LEBAK — Pelaksanaan finalisasi laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel berbintang di Kota Tangerang pada 26–27 Januari 2026, meski bersifat administratif dan berkaitan langsung dengan pengelolaan dana layanan kesehatan.
Sorotan mengemuka karena pemilihan lokasi di luar Kabupaten Lebak dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penggunaan hotel mewah, sementara kegiatan serupa dinilai dapat dilakukan di fasilitas pemerintah daerah dengan biaya yang lebih hemat.
Pemerhati kebijakan publik di Rangkasbitung, Uben Salim, menilai pelaksanaan kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi pemborosan dan kurang peka terhadap kondisi layanan Puskesmas di daerah.
“Yang disorot bukan hanya hotelnya, tetapi kenapa harus di luar Lebak. Ini berpotensi pemborosan, apalagi masih ada Puskesmas yang kekurangan sarana dan prasarana,” ujar Uben, Jumat (30/1/2026).
Sorotan tersebut semakin menguat mengingat masih terdapat Puskesmas di Kabupaten Lebak yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan dasar. Kondisi ini dinilai kontras dengan penyelenggaraan kegiatan keuangan di lokasi berbiaya tinggi serta tidak berdampak pada perputaran ekonomi lokal.
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Abdul Hakim, menjelaskan bahwa kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan teknis percepatan penyelesaian laporan keuangan BLUD Puskesmas yang akan direview oleh Inspektorat.
Menurutnya, sebagian besar pengelola keuangan BLUD Puskesmas merupakan tenaga kesehatan yang juga bertugas melayani masyarakat, sehingga penyusunan laporan kerap terkendala jika dilakukan di tengah aktivitas pelayanan.
“Karena itu mereka dikarantina agar fokus. Ini murni kebutuhan pekerjaan, bukan untuk kegiatan rekreasi,” kata Abdul Hakim, Senin (27/1/2026).
Ia menyebutkan kegiatan tersebut diikuti oleh 42 Puskesmas di Kabupaten Lebak, dengan masing-masing mengirimkan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan PPTK, berjumlah sekitar tiga hingga lima orang per Puskesmas.
Terkait lokasi, Abdul Hakim menyatakan keterbatasan daya tampung fasilitas di Kabupaten Lebak menjadi alasan utama kegiatan digelar di luar daerah. Ia juga menegaskan bahwa pendanaan kegiatan tidak bersumber dari APBD Kabupaten Lebak, melainkan dari anggaran masing-masing BLUD Puskesmas.
“BLUD memiliki anggaran sendiri. Kegiatan ini disepakati bersama agar laporan cepat selesai dan sesuai target waktu,” tegasnya.
Meski telah disampaikan klarifikasi, pelaksanaan finalisasi laporan keuangan BLUD Puskesmas di hotel mewah luar daerah tetap menjadi perhatian publik. Isu efisiensi anggaran, kepatutan penggunaan dana layanan kesehatan, serta sensitivitas kebijakan dinilai perlu menjadi bahan evaluasi ke depan. (Budi Purnama)
