Caption : Rapat Paripurna IV DPRD
LENSADIALEKTIKA , LEBAK — Pemerintah Kabupaten Lebak menegaskan bahwa arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak akan digunakan untuk kegiatan formalitas atau program seremonial yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menekankan bahwa anggaran tahun depan diarahkan untuk kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Hal itu disampaikan Bupati saat membacakan pendapat akhir Pemda pada Rapat Paripurna IV DPRD Lebak terkait pengambilan keputusan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lebak, Kamis (27/11/2025).
“APBD ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan publik. Tidak ada anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak memberi dampak,” tegasnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lebak, dr. Juwita Wulandari, didampingi Wakil Ketua I H. Yanto dan Wakil Ketua II Acep Dimyati. Hadir pula unsur Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, serta perangkat daerah se-Kabupaten Lebak.
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD melalui Muammar Adi Prasetya menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah melalui proses pembahasan intensif bersama TAPD, komisi-komisi, dan perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa APBD harus mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
“Tujuannya bukan hanya menyusun angka, tetapi memaksimalkan anggaran agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Bupati Lebak turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas sinergi, masukan strategis, dan komitmen dalam pembahasan Raperda tersebut.
Menurutnya, arah pembangunan 2026 akan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan daerah. Harmonisasi kebijakan daerah dengan provinsi dan pusat juga akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program.
“Prioritas pembangunan kami jelas: memperkuat ketahanan pangan, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Itu yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” pungkasnya. (budi)
