LENSADIALEKTIKA LEBAK – Isu terkait kepemimpinan Bupati Lebak mencuat usai insiden walkout Wakil Bupati dalam acara Halalbihalal pada Senin, 30 Maret 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memastikan roda pemerintahan dan program pembangunan tetap berjalan normal.
Sejumlah sorotan publik muncul pascakejadian tersebut, termasuk terkait intensitas kehadiran Bupati Lebak di luar daerah serta anggapan kurang terbukanya pemerintah terhadap kritik.
Menanggapi hal itu, Pemkab Lebak menjelaskan bahwa agenda Bupati di Jakarta merupakan bagian dari koordinasi dengan pemerintah pusat guna percepatan pembangunan serta penguatan dukungan anggaran.
Salah satu program yang tengah berjalan yakni Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan Bank Dunia. Kabupaten Lebak menjadi salah satu dari 30 daerah percontohan nasional dalam program tersebut dengan fokus pada pengelolaan sampah modern.
Di sisi lain, Pemkab Lebak menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Pada 2 Maret 2026, Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus di Gedung Negara Kabupaten Lebak.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi dan masukan disampaikan mahasiswa dan diterima sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, dalam satu tahun terakhir, Pemkab Lebak mencatat sejumlah capaian, di antaranya peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan serta perbaikan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Pemkab Lebak menegaskan bahwa kinerja kepala daerah tidak hanya diukur dari kehadiran fisik, tetapi juga dari hasil kebijakan dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah memastikan program prioritas tetap berjalan dan berkomitmen meningkatkan komunikasi publik di tengah dinamika yang berkembang. (Budi Purnama).
